Komisi VI Dorong IFG Penuhi Kewajiban terhadap Pemegang Polis

17-09-2024 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan jajaran direksi IFG. Foto: Farhan/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI mendorong PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/Indonesia Financial Group (IFG) beserta seluruh holding untuk selalu memperhatikan pemenuhan kewajiban terhadap pemegang polis. Tak hanya kepada pemegang polis, PT BPUI juga diminta untuk memperhatikan pemenuhan kewajiban kepada karyawan serta pensiunan karyawan.


Selain kewajiban kepada pemegang polis, karyawan dan pensiunan karyawan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan jajaran direksi IFG, Komisi VI juga mendorong IFG melakukan berbagai perbaikan. Beberapa hal tersebut, disebutkan Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima adalah meningkatkan implementasi tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance secara konsisten.


"Melakukan pengelolaan portofolio investasi dengan prinsip kehati-hatian sehingga memberikan imbal hasil yang optimal dan berkualitas,"  kata Aria Bima, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).


Lebih lanjut IFG juga diminta untuk menerapkan strategi mitigasi risiko yang tepat dalam rangka mengantisipasi dampak fluktuasi ekonomi global yang berdampak pada perekonomian nasional khususnya sektor asuransi. IFG pun didorong untuk melakukan perbaikan layanan serta peningkatan efisiensi perusahaan termasuk di dalamnya inovasi digital yang dapat mendukung kinerja perusahaan.


"(Komisi VI mendorong IFG) terus melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat," imbuh Aria Bima. (bia/aha)

BERITA TERKAIT
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...
Mufti Anam Minta Pemerintah Perkuat Koperasi Agar Rakyat Tak Terjerat Pinjol
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding (piutang) pembiayaan industri pinjaman online berupa peer-to-peer (P2P) lending mencapai...
Pilu Keluarga Bunuh Diri karena Pinjol, Mufti Anam: Pemerintah Tak Berdaya, Rakyat Semakin Menderita
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai pemerintah belum tegas menangani kasus pinjaman online (pinjol). Akibat...